Kondisi rumah saat dilanda Bencana angin Siklon Seroja
Malaka,HRC– Bencana Alam Siklon seroja, 4 April 2021 melulantahkan seluruh pelosok wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Prov.NTT) termasuk seluruh wilayah Kabupaten Malaka.
Bangunan rumah tinggal masyarakat termasuk perabot rumah tangga didalamnya serta lahan perkebunan rakyat ikut terdampak.
Mengamati peristiwa bencana alam ini,Pemerintah Indonesia melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional hadir memberi solusi meringankan beban masyarakat terdampak bencana tersebut. Namun anehnya dan sangat disesali bahwa pendataan terhadap masyarakat korban bencana tidak valid terkesan tumpang-tindih bahkan tidak tepat sasar.
Hal tersebut dialami Martinus Leki Berek warga Desa Kleseleon Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka turut mengalami ketidakadilan dalam pendataan dimana rumah tinggal dan seluruh perabot rumah tangga serta lahan perkebunan ikut terdampak namun Martinus tidak didatakan sebagai masyarakat terdampak bencana siklon seroja.
“Saya merasa heran karena apa? Bencana itu rumah saya hancur,perabot didalamnya seperti lemari,sofa dll ikut rusak dan tidak bisa dipakai lagi namun anehnya nama saya tidak terdata sebagai korban. Untuk itu saya mengadu ke pihak media massa untuk dapat membantu saya dalam mencari titik kebenaranya” Ungkap Martinus.
Martinus menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak kepala desa setempat untuk kembali mengecek data penerima bantuan tersebut dan jawaban kepala desa bahwa akan menyiapkan waktu khusus untuk lakukan pertemuan khusus terkait persolan tersebut.
“Saya telah menyampaikan kepada kepala desa dan jawaban kepala desa bahwa akan mencarikan waktu khusus untuk lakukan pertemuan terkait persoalan ini” Ungkap Martinus.
Sementara ditempat terpisah Kepala Desa,Alfons Nahak ditemui media ini mengatakan soal pendataan terhadap masyarakat terdampak bencana dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Malaka yang didampingi oleh staf Desa setempat.
“ Waktu itu untuk melakukan pendataan disini adalah dari dinas PMD Kabupaten.Waktu itu saya perintahkan staf saya untuk ikut mendampingi melakukan pendataan. Saya kebetulan tidak sempat ikut karena ada kegiatan lain yang perlu dihadiri.Jadi pendataan awal dilakukan oleh Dinas PMD khusus untuk desa ini” Ungkap Alfons.
Alfons menambahkan bahwa awal pendataan terdapat hampir seluruh Keluarga masyarakat di Desanya terdata namun ketika melalui tahap validasi data, maka yang muncul hanya terdapat 184 KK dimana 53 KK menerima bantuan rumah jadi dan yang lainnya rehab ringan dan rehab sedang.
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka,Drs. Gabriel Seran,MM juga angkat bicara ketika dihubungi media ini. Menurut Gabriel Seran bahwa tanggungjawab pihak Badan Penanggulangan Bencana bukan letaknya pada soal pendataan. Pendataan terhadap warga terdampak adalah tanggungjawab penuh kepala desa karena kepala desa lah yang tahu persis kondisi riil masyarakat desanya.
“ Kalau ada pengaduan dari masyarakat soal data itu bukan tanggung jawab kita. Kita bertanggungjawab untuk membantu membangun rumah atau merehabilitasi ringan dan sedang. Soal data itu tanggung jawab kepala desa” Tegas Gabriel Seran.
Gabriel Seran menambahkan bahwa bantuan ini murni menggunakan uang Negara sehingga masyarakat yang terdampak memiliki hak untuk dibantu sehingga diharapkan kepada seluruh kepala desa untuk murni melakukan pendataan secara baik dan adil tanpa harus membeda-bedakan karena ada factor lain didalam pendataan itu.
“Saya mau katakana bantuan ini adalah murni uang Negara jadi seluruh masyarakat yang terdampak punya hak untuk dibantu.Hanya kadang ada kepala desa yang membeda-bedakan, kadang langgar yang semestinya harus dibantu. Ini yang tidak benar. Jadi sekali lagi saya katakan untuk soal data buka tugas kami,kami hanya menerima data yang diusulkan dari kepala desa” tutup Gabriel Seran. (Eki Luan)***
