Bingung-Antara PMK dan PP-Mana Yang Lebih Tinggi Satusnya?

oleh -54 Dilihat

JAKARTA,HRC- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata Gewura Fransiskus merasa ada sesuatu yang aneh bin ajaib soal penerapan Peraturan Menteri Keuangan yang dinilainya lebih dominan ketimbang Peraturan Pemerintah. Padahal PMK tidaklah lebih tinggi ‘statusnya’ dari pada PP, karena Peraturan Pemerintah itulah yang kerap dipakai sebagai landasan yuridis ketika palu sidang diketuk pertanda APBD Murni ditetapkan. Inilah yang membuat wajah lembaga legislative kadang bingung..manakah yang lebih tinggi statusnya. PMK atau PP Serius. Wakil Ketua I DPRD Lembata serius mendengarkan materi.

Gewura Fransiskus melaporkan dari lantai 8 Hotel Yellow Harmoni Jakarta Pusat tempat para legislator saat ini mengikuti bertajuk Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi yang diselenggarakan Dirjen Hukum Kementerian Dalam Negeri secara tuntas “memperdebatkan” fungsi bugeting DPRD yang cenderung diperlemah dengan hadirnya sejumlah regulasi yang terkesan tumpng tindih antar Kementrian.

Bahkan menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lembata ini “semua dana” sepertinya sudah di take over pemerintah pusat dan terasa sekali, perlakuan ini sepertinya negeri ini berada di era ” sentralistik “.

“Fungsi DPRD dari sisi anggaran diperlemah dengan hadirnya berbagai regulasi yang terkesan tumpang tindih antar Kementrian,,” uturnya.

Gewura Fransiskus yang terlahir dari rahim partai berlambang banteng gemuk bermulut putih ini dalam karyanya sebagai legislator di rumah rakyat merasakan bahwa anggaran Dana Alokasi Umum dari pusat sepertinya sudah diblog habis, bahkan spesifik grand dan blok grand pun peruntukannya sudah dibagi semua, dan DPRD sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk membahas anggaran sepertinya tinggal mengiakan.

Terhadap dinamika Bimtek, terutama soal DAU termasuk keudukan PMK dan PP, Riska Ahmad pemateri dari Dirjen hukum Kemendagri menjelaskan, semestinya harus bisa dipahami bahwa Peraturan Menteri Keuangan bukanlah regulsi, karena PMK hanya mengatur hal yang bersifat teknis administratip, bukan regulasi.

‘Kalau regulasi itu diundangkan dalam lembaran negara atau daerah. PMK tidak diundangkan,’tegas Riska Ahmad.

Karena itu Riska Ahmad dari Dirjen menegaskan DPRD memilki kewenangan untuk memilih menggunakan atau menolak PMK.

Gewura Fransiskus dalam diskusinya bersama sejumlah pemateri cenderung ‘memperdebatkan’ bahwa pemerintah daerah setiap tahun sepertinya di paksa melaksanakan berbagai regulasi dari tertinggi sampai terendah.

Menurutnya, jikalau dalam satu tahun, satu kementrian mengeluarkan setidaknya 30 regulasi untuk dilaksanakan, maka dapat dibayangkan, berapa banyak regulasi yang bakal dilakasanakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

RISka Ahmad dari Dirjen Hukum Kementerian Dalam Negeri secara luga mengupas tuntas tentang ” Optimalisasi Peran DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi “, kaitan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah dam perubahannya, mengatakan sepertinya pemerintah pusat belumlah ikhlas memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sesuai potensi dan karekteristuk daerahnya.

Riska Ahmad mengatakan hadirnya berbagai regulasi yang diturunkan sepertinya sekedar membredel ruang gerak otonomi daerah yang diberikan.

Sementara itu disisi lain, kalkulasi soal perbaikan PP No 17 Tahun 2018 tentang Hak Keungan dan Administrasi DPRD menjadi perdebatan panjang seluruh Indonesia, karena PP No 1 Tahun 2023 tidak menjawab harapan dan keinginan DPRD yakni soal gaji, tunjangan dan biaya perjanan dinas dalam maupun luar daerah yang sangat minim jikalau dibandingkan dengan besaran gaji, tunjangan dan perjalanan periode sebelumnya.

Hadirnya PP No.1 tahun 2023 tentang hak keuangan DPRD menurut Riska hanyalah merubah nomen klatur anggaran saja, dan tidak merubah isi PERPES no 33 Tahun 2020. Namun perlu di pahami bahwa hak keuangan DPRD itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setempat.

Sementara pemateri lainnya, Alfin Rahmadan dari Dirjen Hukum Kemendagri menjelaskan bahwa hal yang paling pertama di rubah adalah PERPESnya.

Menurut Alfin Rahmadan, beberapa point penting terkait PP no 1 tahun 2023, kendaraan itu disebut Mobil Dinas Pimpinan, dimana sebutan itu sama dengan mobil dinas jabatan Bupati dan wakil Bupati, sementara nomenklatur baru untuk mobil dinas pimpinan DPRD berdasarkan PP No 1 Tahun 2023 Tentang perubahan atas PP No 18 Tahun 2017 yang di rubah dengan PP No 1 Tahun 2023 Tentang Hak keuangan dan Adminstrasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten / Kota maka kendaraan itu disebut mobil dinas pribadi pimpinan DPRD .

Mengapa di ganti dengan nomenklatur baru mobil dinas pribadi pimpinan DPRD hal itu dipicu oleh karena, pimpinan DPRD tidak mendapat tunjangan transportasi sebagaimana diterima anggota DPRD yang lain.

“Maka, setelah usia kendaraan genap 4 tahun kendaraan tersebut bisa menjadi milik pimpinan dengan catatan sewa beli 40 prosen dari harga kendaraan setelah penyusutan. Pimpinan DPRD sebelumnya punya hak untuk mendapat kendaraan dinas dengan catatan masanya 3 tahun lebih setelah berhenti dari pompinan DPRD. Jika usia kendaraan lebih dari 7 tahun maka sewa belinya 20 prosen dihitung setelah penyusutan. Artinya kategori kendaraan adalah kendaraan bekas,”tutur Alfin. [bb]

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

No More Posts Available.

No more pages to load.