Oleh : Gewura Fransiskus Langobelen-
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata
Lantai I Gedung DPRD Lembata
Lembata,HRC- Faksi PDI Perjuangan Kabupaten Lembata benar-benar melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Pemda Kabupaten Lembata. Tak tanggung-tanggung, Fraksi ini menyoroti sejumlah ketimpangan yang menimpa negeri ini, mulai dari terendusnya issue aktual di tubuh birokrat, yang menurut sang leader atau pemimpin adalah kumpulan orang cerdas, inovatif, jujur, akuntabel dan bermartabat intelektualnya tetapi kenapa ada cerita Gayus Tambunan di negeri ini. Ketimpangan lain yang disoroti adalah cerita tentang tunjangan atau honor para nakes yang berjibaku mati hidup menangani kasus covid – 19 yang melanda negeri ini dua tahun silam, atau juga tentang apalah artinya jalan yang mulus dan licin tetapi terlihat gelap dan gulita pada malam hari, terus, perolehan pajak penerangan jalan sebesar 2. 515. 610 .663 itu mau dikemanakan, hendaknya perolehan pajak itu harus menjadi pemicu pemerintah dalam menata penerangan jalan dalam kota Lewoleba. Sebagai sajian penutup Fraksi PDI-P yang terdiri dari Gewura Fransiskus, Sebastianus Muri dan Yeremias Huraq menyuguhkan fenomena menarik tentang data ASN Lembata, mana yang benar terkait jumlah tenaga PPN ASN diatas , 1050 atau 1458.
Tak terasa waktu siang berjalan begitu laju, demikian juga dengan gulita malam. Tarik waktu sesuai kalender Masehi tahun 2022 nyaris berakhir. Dan cerita tentangnya bakal ditutup bersama penangkaran tanggal 31 Desember 2022. Seluruh riwayat tentang tahun 2022 bakal hanya menjadi catatan sejarah dan nostalgia hidup termasuk program kegiatan yang sudah dikerjakan di tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan lembaran baru kegiatan pemerintahan di daerah ini untuk Tahun 2023 akan dibuka.
Sebelum kisah tahun 2022 berakhir Faksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI-P] Kabupaten Lembata menyulam cerita bersambung cerita dari waktu ke waktu tentang strategi menggenjot PAD Kabupaten Lembata tak henti hentinya.
Banyak masukan yang disampaikan ke Badan yang berkompoten untuk dilaksanakan agar wajah negeri ini dari waktu ke waktu bisa semakin sumringah, tetapi mimpi itu masih sebatas ‘fatamorgana’ karena di sisi lain masih di sekat dengan bingkai regulasi yang tidak boleh luncas dari aspek kewenangan kabupaten , provinsi dan pusat.
Itulah ketaatan normatif yang tidak bisa di otak atik semua pihak. Pada titik inilah terjadi perdebatan panjang bernada cemas dan kecewa soal Peraturan Gubernur nomor 39 Tahun 2022 yang baru diluncurkan 1 Agustus 2022 yang mengatur tentang lalu lintas perdagangan rumput laut.
Ditambah lagi dengan terendusnya issue actual di tubuh birokrat, yang menurut sang leader atau pemimpin adalah kumpulan orang orang yang bekerja cerdas, inovatif, jujur dan bermartabat intelektualnya tetapi kenapa ada cerita “Gayus Tambunan” yang sempat menghebohkan negeri ini. Dia [baca Gayus] adalah seorang pegawai level klas bawah golongan II yang seketika menjadi seorang konglomerat karena kelihannya bermain angka demi angka tagihan pajak untuk menjadi pendapatan penghasilan di luar gaji.
Kurungan dibalik jeruji tidak menjadi pelajaran berharga di dunia birokrat, tetapi seakan menjadi kebanggaan. Rakyat yang memberi dari kekurangannya disunat atas nama kebutuhan mendesak dsn ketika ditanya diberi label pinjaman sementara. Betapa kita tidak punya rasa malu atas ina ,ama , kaka ade yang hidupnya be..
Lain lagi, cerita tentang tunjangan atau honor para nakes yang berjibaku mati hidup menangani kasus covid – 19 yang melanda negeri ini dua tahun silam. Ini utang jasa. Ini pekerjaan spesifik , teknis dan khusus yang tidak boleh di ukur dengan uang. Ketika hak mereka dibicarakan kemudian disandera dengan jawaban akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maka betapa menyakitkan. Ada banyak kegiatan dadakan yang dilaksanakan tanpa ada perencanaan matang dan terkesan mencari prestise, itu saja bisa dilakukan, mengapa hak orang bertahun tahun tidak.dibayar ?. Mereka tidak berlomba, tidak bertanding, tidak mengejar prestise, mereka juga tidak mengejar kuasa, wewenang dan jabatan. Mereka berjibaku atas nama pelayanan menyelamatkan nyawa …
Gencarnya pemerintah membangun infrastruktur jalan dalam kota akan membuka dan memperlancar akses internal kota lebih dari itu nilai estetis kota akan semakin nampak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah soal.penerangan jalan dalam kota. Apa artinya jalan yang mulus dan licin tetapi malam hari gelap gulita. Perolehan pajak penerangan jalan sebesar 2. 515. 610 .663 hendaknya harus menjadi pemicu pemerintah dalam menata penerangan jalan dalam kota Lewoleba. Pemerintah musti haus akan nilai estetika kota, teristimewa keindahan kota pada malam hari .
Demikian juga Retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan signifikan dari 15 M lebih menjadi 16 M lebih. Kepuasan pemerintah bukan pada angka uang, melainkan sorotan akan buruknya pelayanan kesehatan selama ini menjadi prioritas karena menjadi tolak ukur aspek kepuasan publik atas pelayanan rumah sakit.
Pemerintah terkesan amburadul soal penataan pegawai di daerah ini . Masalah jumlah pegawai saja tidak bisa di petakan secara baik .
Ketika ditanya soal Analisis Jabatan di daerah ini dibutuhkan 7000 lebih PNS. Yang tersedia 3. 800 0rang. Yang masih harus dibutuhkan 3.200.
Ketika di tanya , berapa jumlah PPN ASN di daerah ini spontan di jawab 1050 orang. Dengan mempertimbangkan tenaga PPN ASN ini akhir berakhir tanggal 28 November 2022 maka diminta untuk dirinci .Tenaga PPN ASN yang terdata berdasarkan perintah Menpan – RB berjumlah 900 orang . Yang tidak terdata karena tidak memenuhi syarat tertentu berjumlah 350 orang . Di SK kan pertama untuk diaktifkan kembali PPN ASN yang dirumahkan 58 orang . Yang di SK kan kedua berjumlah 150 orang .
Total keseluruhan = 1458 orang . Mana yang benar terkait jumlah tenaga PPN ASN diatas , 1050 atau 1458 . Hal ini perlu dipetakan secara pasti agar pembiayaan terhadap tenaga KSO pada tahun 2023 harus pasti.
Terkait data PPN ASN , Fraksi PDIP ” Mendesak ” pemerintah untuk melakukan langkah langkah konstruktif dengan membangun komunikasi ke MENPAN- RB dan BKN agar 223 orang yang tidak bekerja diawal tahun 2022 karena tidak tersedianya anggaran honor untuk mereka dam baru diaktifkan diakhir tahun harus diperjuangkan untuk masuk dalam data base karena sebagian besar bekerja di instansi pemerintah lebih dati 5 tahun.
Selain itu musti ada kepastian soal tenaga sopir, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramu dan dan lain lain yang , kemana mereka kalau tidak di data dengan baik. Pemerintah Kabupaten harus membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi agar bersama memperjuangkan tenaga PPN ASN ini ke pemerintah pusat.
(Ali Geroda)
