Dana Hibah : Haknya Gubernur NTT

oleh -133 Dilihat
Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Drs. Zakarias Moruk,MM

Kupang,HRC- Terkait pemberian bantuan dana hibah di NTT khusus tahun anggaran 2021 yang mana oleh media ini telah merilis berita denga judul : tiga media cetak di NTT dapat dana hibah: media On-line gigit jari dapat menuai protes dan tanggapan dari seluruh kalangan masyarakat NTT baik di dalam maupun di luar NTT.

Kepala Badan Keuangan Provisi Nusa Tenggara Timur,Drs.Zakarias Moruk,MM kepada media ini di ruang kerjanya Kamis,(6/05/2021) mengatakan terkait dana hibah tentunya dikucurkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan khusus untuk media sudah diatur khusus oleh Biro Humas.

“Untuk dana hibah  2021 tentunya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku namun khusus untuk bantuan kepada media telah diserahkan ke pihak Biro Humas. Biro humaslah yang menentukan siapa-siapa media itu yang dapat bantuan”tegas Moruk.

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Prov.NTT,Endang S.Lerrich, SE,M.Si

Hal senada juga disampaikan kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Prov.NTT,Endang S.Lerrich,SE.M.Si ditemui  tim Hak Rakyat di ruang kerjanya Kamis,(6/05/2021) kepada media ini mengatakan  persoalan dana hibah adalah haknya gubernur NTT.

“Untuk dana hibah itu haknya gubernur. Dia mau kasih ke siapa-siapa itu haknya Dia. Ketika dia berkeliling temukan gereja atau siapa  dia mau kasih itu  haknya Dia”tandas Endang.

Lebih lanjut Endang mengatakan dirinya sangat turut prihatin terhadap kondisi rill perusahaan  media di NTT untuk itu dirinya menganjurkan untuk pihak media dapat mengajukan proposal bantuan dana ke pihak pemerintah provinsi.

“Saya secara pribadi sangat prihatin terhadap kesulitan media di NTT, perusahaan media besar seperti media suara pembaharuan pun tutup apalagi perusahaan media kelas lokal NTT”ungkap Endang penuh prihatin.

Endang pun mengatakan khusus untuk penangganan media di Humas sungguh sangat tidak  efektif dimana komunikasi antara kepala biro sebagai  penggambil kebijakkan sangat tidak efektif dalam merangkul semua media. Hal ini seharusnya  tidak perlu terjadi karena media adalah jubirnya pemerintah.

“Ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ada miskomunikasi antara kepala biro humas dan wartawan sehingga ada  kesenjangan antara media yang satu dengan yang lainnya. Ada media yang dibantu dan ada media yang sama sekali tidak tersentuh”tutur Endang penuh kepolosan. (Frondes)*

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

No More Posts Available.

No more pages to load.