Kupang,HRC-Kucuran dana tahun 2021 khusus untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur(Prov.NTT) sebesar Rp.7,3 Tryliun dengan pemanfaatannya dititik-beratkan pada beberapa item pembangunan yakni pembangunan infrastruktur jalan provinsi,pembangunan pertanian dan ketahanan pangan,kelautan dan perikanan,kesehatan,pendidikan, lingkungan hidup dan kehutanan serta beberapa item kegiatan pembangunan pada sektor kemakmuran linkup pemerintah provinsi NTT.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur,Drs. Zakarias Moruk,MM Kepada media ini diruang kerjanya selasa,(9/03/2021)mengatakan untuk tahun 2021 pemerintah provinsi NTT dialokasikan dana sebesar Rp.7,3 Tryliun.Dana ini oleh Moruk tidak lain diperuntukkan untuk pembangunan daerah.
“Kita tahun ini kucuran dananya sebesar Rp.7,3 Tryliun dan dana ini diperuntukkan untuk pembangunan jalan provinsi,pembangunan pertanian dan ketahanan pangan,pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khusus untuk budidaya porang serta beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat” Jelas Moruk.
Lebih lanjut Moruk mengatakan khusus untuk pembiayaan terdapat dana sebesar Rp.1,5 Tryliun dikhususkan untuk infrastruktur jalan provinsi sedangkan dana lainnya Rp.6 Tryliun diperuntukkan demi kegiatan pembangunan pada sector kemakmuran pada lingkup pemerintah Provinsi NTT.
Menjawab media ini terkait refokusing dalam penanggulangan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19,tidak lain Moruk mengatakan dalam penangganan covid-19 terdapat dana sebesar Rp.300 Milyar, hal ini difokuskan untuk penangganan penyebaran covid di NTT.
“untuk refokusing terdapat dana sebesar Rp.300 Milyar digunakan untuk membiayai para tenaga kesehatan (Nakes) dan berbagai sarana penunjang kesehatan khusus penanggulanggan covid-19”Urai Moruk.
Selain dana pinjaman daerah juga terdapat instruksi presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan daerah perbatasan Mota’ain,Motamasin,Napan dan Oepoli.Dalam instruksi pada tahun 2021 ini tidak lain mendorong percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
Hal senada juga disampaikan kepala bidang (kabid) pembinaan keuangan kabupaten/kota pada Badan Keuangan Daerah Prov.NTT, Drs.Benhard Menoh,MT mengatakan terkait pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota sudah tentu merujuk pada aturan daerah masing-masing dengan bersandar pada kemampuan fiskal daerah tersebut.
“Setiap kabupaten/kota memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dimana untuk saat ini untuk daerah dengan jumlah dana paling besar yakni kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) dan yang paling kecil terdapat pada kabupaten Sumba Tengah” Jelas Benhard.
Lebih lanjut Benhard juga menjelaskan terkait usaha pemerintah kabupaten dalam melakukan pinjaman daerah guna menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Untuk saat ini Manggarai Timur dan Sikka yang sedang berproses dalam tahap pinjaman daerah pada PT. Sarana Multy Infrastruktur (SMI).
“Ada dua kabupaten di NTT yang sedang berproses melakukan pinjaman daerah yaitu kabupaten Manggarai Timur dan kabupaten Sikka. Dua kabupataen ini sedang berproses menuju tahap pinjaman daerah pada PT.SMI” Ujar Benhard.(Frondes)
