Kupang, HRC- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi NTT untuk menemukan konstruksi dan model politik khas NTT. Karena konteks sosial politik NTT memiliki keunikan tersendiri.
“Prinsip politik adalah untuk kesejahteraan. Kekuasaan itu sebagai alat. Itu prinsip dasarnya di situ. Tidak ada politik untuk menuju kehancuran. Saya berharap teman-teman bisa mensuplai sebuah konsep tentang politik yang khas NTT yang dapat mendorong kesejahteraan. Politik itu khan adalah sebuah upaya untuk menuju kesejahteraan. Kira-kira hambatan politik pemerintahan di mana dan penyelesaian seperti apa yang dibutuhkan. Itu yang saya harapkan dari teman-teman AIPI,” kata Gubernur VBL saat menerima pengurus AIPI Provinsi NTT di ruang kerja Gubernur, Rabu (8/2).
Menurut Gubernur, AIPI harus mampu merumuskan dan mendesain politik khas NTT. Model realitas masyarakat sosial politik macam mana yang terdapat dan sesuai konteks di NTT.
“Kita punya kendala besar karena politik kita masih dalam politik prosedural dan belum masuk ke subtansi yang sebenarnya dari politik. Politisi kita masih banyak yang belum memahami masalah dan menemukan jalan keluar. NTT itu sesuatu yang berbeda dan sangat unik. Suku bangsanya begitu banyak. Mempersatukannya tidak mungkin dalam suku bangsa, bahasa dan agama. Bukan lagi pada politik identitas,” kata Gubernur VBL.
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan moral psikologis masyarakatlah yang harus diperhatikan dalam politik yakni yang menindas dan tertindas, merdeka dan terbelakang, curang dan tidak curang, baik dan benar. Desain politik tidak boleh lagi terjebak lagi pada usaha untuk menyalahkan kelompok tertentu serta hanya membangun kelompok tertentu lainnya.
“Pemimpin lokal harus punya pengetahuan luas dan pemahaman yang baik terutama potensi-potensi daerahnya sehingga mampu menciptakan kebijakan-kebijakan politik yang tepat. Menjadi pemimpin, networkingnya harus banyak. Tidak boleh garis kenalnya hanya garis partai politik, tokoh agama, lingkup intelektual di NTT dan garis pemerintahan di atas, tapi harus diperluas. Bukan juga hanya bergantung pada pengelolaan APBD semata,”kata Gubernur VBL.
Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu mengungkapkan, politik NTT belum masuk dan meyentuh pada denyut nadi kehidupan masyarakat. Kita selalu bermain pada tataran paradigma dan kurang berakar pada basis data dan input pengetahuan yang cukup.
“Politik NTT punya hubungan erat dengan kehidupan beragama. Karena itu dalam semangat kolaborasi, kita terus mendorong dan mengajak lembaga-lembaga keagamaan untuk terlibat secara aktif dan bersama-sama dalam menangani berbagai permasalah sosial kemasyarakatan,” pungkas Gubernur NTT.
Sementara itu, sesepuh AIPI NTT, Acry Deodatus dalam kesempatan tersebut mengungkapkan AIPI merupakan organisasi independen yang terdiri dari akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang serta praktisi politik pemerintahan.
“AIPI selama ini terus eksis dan berupaya memberikan sumbangsih bagi kehidupan sosial politik kemasyarakatan di NTT. Kami sudah melakukan musyawarah daerah di mana sudah memilih tim formatur yang terdiri dari lima orang untuk membentuk kepengurusan baru AIPI NTT Periode 2023-2028. Kami berharap bapak Gubernur nanti bisa hadir dan memberikan arahan pada pelantikan Pengurus AIPI NTT,” kata Acry.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Staf Khusus Gubernur Bidang Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, Anwar Pua Geno, Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Pius Rengka, dan tim formatur Pengurus AIPI Periode 2023-2028 yakni Rudi Rohi, Urbanus Hurek, Husen Lanan , Diana Sau Tabun dan Veronika Boro. (Humas NTT) *
