Lembata,HRC- Fakta menunjukan sejumlah proyek yang dialokasikan cenderung tidak dikerjakan secara maksimal dan asl jadi. DPRD Lembata dalam kunjungan kerjanya menemukan sejumlah “masalah”. Di SDN Namaweka, Tim Kunker menemukan 1 unit ruang kelas yang menelan dana Rp. 122 juta belum tuntas dibangun, demikian juga di SDN Lite Ulumado yang belum memiliki gedung perpustakaan, laboratorium dan gudang seakan menjadi “gendala” terhadap Akreditasi, dan di SDN Lewokukung, kepala sekolahnya terpaksa tidur di ruang perpustakaan karena rumah kepala sekolah rusak. Kondisi ini memberikan jawaban bahwa masih ada “penyakit bawaan” yang harus segera dicari obat penawarnya.
Wakil Ketua DPRD Lembata, G. FRansiskus Langobelen kepada HRC, Senin, (15/08/22) mengatakan sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Lembata kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan , Hukum, Ham dan Bidang infrastruktur Masa Persidangan ketiga Tahun Sidang 2022 DPRD dalam rangka Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Tahun 2022 dengan etodologi kunjungan pengawasan para “selebriti politik peten ina” ini adalah untuk melihat sekaligus melakukan wawancara dengan sejumlah stake holder, “mendengar aspirasi” dan detak jantung suara rakyat serta melakukan pemeriksaan (baca-pengawasan legislasi), sekaligus wawancara dengan pemilik proyek (OPD), konsultan perencana, konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana sekaligu juga “menggelar sidang atau bertemu langsung” bersama rakyat tempat di mana proyek berada.
“Hal ini dimaksudkan agar setiap aktifitas pembangunan (baca-proyek) yang dilaksanakan tidak boleh mengecewakan masyarakat. Hasil pembangunan harus bisa dinikmati seluruh komponen masyarakat (civil society) demi kesejahteraan bersama (bonum commune),” demikian koorniator Komisi 3 DPRD Kabupaten Lembata Gewura Fransiskus.
Benarkah demikian? Benarkah masyarakat tidak pernah kecewa?. Realitas menunjukan tak sedikit kerugian negara yang timbul akibat pekerjaan proyek yang mubasir atau “pake hala”, tidak efisien karena tidak direncanakan secara baik dan benar demikian juga pada saat pengerjaan dilaksanakan. Realitas lapangan tidak sesuai dengan lapangan, kadangkala laporan konsultan pengawas cenderung fiktif, mengada-ada, asal bapak senang.
Sebut saja SDN Namaweka. Tim Kunker yang “dipimpin” Wakil Ketua DPRD Lembata Gewura Fransiskus menemukan kondisi satu ruang kelas yang direhab menelan dana Rp. 122 juta lebih itu belum selesai dikerjakan, sementara “dead line” hanya tersisa 50 hari kerja. Temuan yang sama pada lantai yang ada sudah retak dan pecah pecah tetapi tidak termasuk dalam RAB Rehabilitasi.
Kondisi inilah yang menyulut kekecewaan Anggota Tim 3 Kunker lain seperti Kristoforus Richam (Fraksi Nasdem), Laurens Keraf (fraksi PAN), dan Alex Arakian (Fraksi PKB). Mereka mempertanyakan, mengapa lantai ruang dimaksud tidak di rehab sementara kondisinya rusak.
Gawura Fransikus bersama tim kemudian melakukan “investigasi lapangan” untuk memeriksa RAB Rehabilitasi gedung dimaksud. Sayangnya seluruh “instrument” proyek baik Kontraktor maupun tukang tidak berada di tempat kerja.
Keprihatian Tim Kunker tidak saja pada bangunan fisik sekolah tetapi juga area sekolah. Tim Kunker bersama para guru kemudian melihat dari kondisi tanah yang rubuh atau runtuh akibat terkikis air hujan di samping gedung Di SDN Namaweka yang pratis mengancam kerusakan gedung dan taman doa jika tidak segera dibangun pengaman.
Pihak sekolah menurut G. Fransiksus telah berulang kali melaporkan kondisi ini ke Dinas PKO namun belum ada upaya untuk membuat talud pengaman.
“saya juga mendengar permintaan para guru bahwa semoga pemerintah dapat membangun ruang laboratorium, dan rehab ruang perpustakaan untuk menghadapi Akreditasi sekolah dalam waktu dekat,”tegas G. Langobelen menambahkan.
Selanjutnya Tim Kunker menuju ke Lite Ulumado. Dari Namaweka menuju Lite Ulumado. Dari SDN Namaweka menuju SDN Lite Ulumado. Di SDN Lite Ulumado, “penyakit” perpustakaan, laboratorium dan gudang yang belum dibangun alias belum ada seakan menjadi “gendala” terhadap Akredtiasi. Meski di sekolah ini gudang sekolahnya telah dibangun secara swadaya tetapi akhirnya juga mandek karena kehabisan uang dan keterbatasan dana.
Lain Namaweka, lain juga Lite Ulumado, lain lagi Di SDN Lewokukung, 3 ruang kelas di SDN Lewokukung mengalami kerusakan berat, diperparah lagi bila musim hujan tiba, banjir akan terus mengikis permukaan tanah yang berpotensi merusak bangunan yang baru dibangun dua tahun lalu.
Kepada Tim Kunker, Kepala SDN Lewokukung, Mikhael Bala bahwa mengatakan, pihak sekolah sedang berupaya secara swadaya untuk membangun talud pengaman .
“Upaya ini akan dilakukan bersama orang tua wali murid yang sudah sepakat untuk melaksanakan dalam waktu dekat,”tutr Mikhael.
Mikhael menambahkan kondisi kerusakan juga terjadi pada rumah guru yang yang membuatnya terpaksa tidur sementara di ruang perpustakaan meski telah disarankan komite dan orang tua wali dalam pertemuan singkat agar dirinya boleh menumpang tinggal di rumah warga terdekat sambil menunggu rehabilitasi rumah guru yang rusak berat dan tidak dapat di huni.
Hampir sekolah sekolah yang dikunjungi mengeluh soal ketersediaan infrastruktur pendidikan yang serbah terbatas , sementara waktu akreditasi direncanaksn paling cepat akhir Agustus. Para guru memohon Pemerintah untuk memperhatikan sarana pendukung pendidikan secara serius kendati bertahap.
DPRD Kabupaten Lembata melaksanakan tugas kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan, Hukum, Ham dan Bidang infrastruktur Masa Persidangan ketiga Tahun Sidang 2022 DPRD Lembata berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor : O9 / PIMP. DPRD .KAB . / LBT / 2022, dengan Anggota Tim KUnker dibagi perkomisi, masing-masing Komisi 1 dikordinir oleh Ketua Begu Ibrahim (Wakil Ketua 2 DPRD), Komisi 2 dikoordinir oleh Ketua DPRD Lembata Petrus Gero dan Komisi 3 dikoordinir oleh G. Fransiskus (Wakil Ketua I) . (Sultan)***
