Kupang,HRC- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan & Perikanan (Kadis DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Prov.NTT),Stefania Tunga Boro,S.Pi,MM baru sebulan menjalankan tugas sebagai Plt.Kadis DKP Prov.NTT sangat jelas menunjukkan ketidakmampuannya terkait beberapa hal tugas pokok pada dinas teknis ini.
Terkait Pelaksanaan Peraturan Gubernur(Pergub)No.39.Tahun 2022 tentang tata niaga komoditas hasil perikanan di NTT dengan menunjuk tiga perusahan di NTT sebagai perusahan yang menangani komoditi rumput laut dengan ketentuan harga yang sangat jauh murah dari pemberlakuan harga sebelumnya.
Terkait kondisi riil ini tentunya masyarakat NTT terkhusus petani rumput laut khususnya di Kecamatan sulamu Kabupaten Kupang yang merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar di NTT angkat bicara sebagai bentuk protes terhadap pemberlakuan Pergub No.39 tahun 2022 yang tidak berpihak kepada masyarakat petani rumput laut.
Pelaksana tugas(Plt) Kepala dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Nusa Tenggara Timur (Prov.NTT), Stefania Tunga Boro,S.Pi,MM ditemui media di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan kehadiran pergub no.39 tahun 2022 merupakan kehadiran pemerintah provinsi NTT dalam memberikan nilai proteksi terhadap harga komoditas rumput laut di NTT.
“Saya mau katakan bahwa dengan adanya Pergub No.39 tahun 2022 sesungguhnya mau melindungi permainan harga rumput laut dari pihak perusahan yang selama ini bermain bebas mempermainkan harga rumput laut di NTT” Ungkap Boro.
Lebih lanjut Boro mengatakan untuk saat ini harga Komoditas rumput laut di Indonesia turun dibawah harga Rp 18.000,00 namun ketika wartawan menanyakan data tersebut, Boro tidak sanggup untuk menunjukkkan data harga rumput laut.
“Maaf datanya saya tidak pegang,namun saya ikuti perkembangan harga melalui medsos.Harga rumput laut di Kalimantan saat ini dibawah harga Rp 18.000,00 sementara untuk kita NTT tetap harga minimum Rp 22.000,00” Jelas Boro.
Pantauan media dalam forum dialog tersebut dimana Boro menunjukkan sikap yang sangat tidak bijaksana sebagai seorang kepala dinas dimana ketika dia menjelaskan panjang –lebar terkait manfaat kehadiran pergub no.39 tahun 2022 seluruh wartawan dengan setia mendengarkannya tanpa memotong pembicaraannya namun ketika sesi dialog muncullah sikap keasliannya yang dapat menunjukkan bahwa Boro belum mampu menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.
Ketidakmampuannya ditunjukkan melalui sikap suka memotong pembicaraan wartawan tanpa mendengar dengan baik apa maksud dan tujuan yang disampaikan wartawan.Hal ini terjadi berulang-ulang dilakukan Boro terhadap semua wartawan ketika angkat bicara.
Bahkan banyak hal yang tidak bersentuhan langsung dengan informasi harga rumput laut diangkat oleh Boro yang oleh media sangat jelas bahwa kemampuan Boro sangat terbatas dan bahkan tidak punya kemampuan memimpin DKP Prov.NTT sebagai Plt.Kepala dinas.
Staf khusus independen Gubernur NTT yang membidangi kelautan dan Perikanan NTT, Anwar Pua Geno ditemui media di ruang kerjanya di Dinas Kelautan & Perikanan NTT mengungkapkan rasa sesal terhadap sikap yang ditunjukkan seorang Boro selaku Plt.Kadis DKP NTT.
“Ya,saya mau katakana bahwa sebagai seorang pemimpin harus belajar banyak untuk mendengar bukan untuk banyak omong.Apalagi sikap suka memotong pembicaraan orang itu sungguh sangat tidak etis dan kemampuan pemimpin itu teruji dengan hal-hal sederhana seperti itu” Ungkap mantan ketua DPRD NTT ini.
Anwar juga mengatakan akan melaporkan langsung kepada gubernur NTT,Dr.Viktor Bungtilu Laiskodat,SH,MH guna merevisi kembali atau meninjau ulang pemberlakuan Pergub No.39 tahun 2022 yang oleh masyarakat petani rumput laut sangat tidak berpihak kepada kehidupan rakyat.
“Saya akan laporkan kepada gubernur sesuai data kondisi riil yang dihadapi masyarakat petani rumput laut saat ini” Janji Anwar. (Frengco)*
