Lewoleba,HRC- Parade kekecewaan masih mewarnai perjalanan Tim Kunker DPRD Kabupaten Lembata. Kali ini datang dari Dapil II tanah kalambasa Ile Ape.
Negeri yang sempat dilanda prahara erupsi gunung api Ile Lewotolok ini memiliki catatan “tak sedap” menyusul ditemukaan proyek tanpa papan nama pada proyek Peningkatan jalan Pasakraja – Lamau – Riangbao – Laranwutun, SP. Waiara (Segmen Polsubsektor Ile Ape – Riangbao ) oleh Tim Kunker DPRD Kabupaten Lembata, ketika melakukan tugas legislasi dari Tolok Lamadike sampai Jaeng Lotapito.
Demikian juga dengan infrastruktur pendidikan terutama bangunan gedung sekolah di SMP Negeri I Ile Ape Timur Honimaga Tokojaeng. Tim Kunker DPRD Kabupaten Lembata memberikan apresiasi kepada para guru yang enjoi menikmati hari, seakan tidak peduli demi menjalankan profesi mendididik tunas muda generasi bangsa di tengah hancurnya plafon, lantai sekolah yang pecah dan berserakan, kamar mandi WC yang rusak tidak terurus dan pintu ruang kelas yang hancur berserakan.
Tim Kunker DPRD Lembata melalui kordinator tim Gewura Fransiskus Langobelen kepada Hakrakyat.Com, memaparkan, temuan lapangan pada proyek Peningkatan Jalan Pasakraja – Lamau – Riangbao – Laranwutun, SP. Waiara (Segmen Polsubsektor Ile Ape – Riangbao ) yang tidak memiliki papan nama proyek mengindikasikan bahwa pelaksana proyek belum memenuhi soal transparansi informasi public, padahal tidaklah sedikit dana yang dialokasikan untuk proyek itu, dana tersebut sekitar 18 Miliar yang bersumber dari dana pinjaman daerah, dengan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) persero
Temuan lapangan itu menurut G. Fransikus memberikan jawaban terhadap lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata terhadap transparansi informasi proyek puluhan milyiard tanpa papan nama, diperparah lagi dengan tak satupun tenaga pengawas dari PUPR yang “nongol” dilapangan saat DPRD berada di lokasi proyek.
Kristoforus Richam, Anggota Komisi 3 Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Lembata juga kesal terhadap kondisi ini, ditambah lagi dengan jawaban yang “ambigu” petugas lapangan tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Menurut Richam, harusnya infromasi proyek pada baliho yang hilang itu diganti dengan papan nama permanen dan bertahan lama agar warga yang melintas bisa mengetahui tentang proyek tersebut.
“Saya kesal dan kecewa dengan jawaban petugas. Bahwa informasi proyek itu telah terpasang pada baliho tetapi balihonya hilang. Terus, apa yang dilakukan paskah baliho hilang?. Kalua urusan papan nama saja tidak bisa dipasang secara permanen, bagaimana dengan pekerjaan besar yang sedang dilaksanakan?. Masyarakat mesti harus mengetahui informasi proyek untuk kemudian berpartisipasi dalam pembangunan jalan ini,” tegas Richam.
Kondisi ini juga menurut G. Fransiskus mencerminan bahwa transparansi proyek yang kerap digemahkan pemerintah diberbagai kesempatan hanyalah “retorika” agar supaya enak didengar, sementara perilaku pengusaha tak pernah berubah.
“Perilaku pengusaha pada proyek jalur jalan tunggal yang menghubungi Lewoleba sebagai ibu kota Kabupaten Lembata ini juga terlihat dengan tidak terpasangnya rambuh lalulintas pada segmen tertentu. Kami juga menemukan, pada pekerjaan badan jalan, talud jalan cukup memakan jalan dan mempersempit lintasan,” tegas Gewura.
Tim Kunker DPRD Kabupaten Lembata kemudian melakukan perjalanan keliling gunung. Tibalah tim di lokasi SDK I Lewotolok yang menampung lebih dari 100 siswa. SD ini terletak di lokasi pengungsian Waisesa dan menjadi alternative bagi anak-anak pengungsi akibat banjir seroja, Bangunannya masih seserhana, sebagian berdindang keneka, bagian lainnya setengah tembok yang secara swadaya dikerjakan oleh yayasan atau keuskupan bersama pemerintah setempat.
Fransiskus Ola Bahy, salah seorang guru SDK I Lewotolok kepada Tim Kunker menjelaskan, bahwa semua murid yang berada di sekolah itu sebelumnya adalah murid pada SDK I Lewotolok, Desa Amakaka yang berjarak kurang lebih 5 kilometer dari Waisesa.
“ Di sini terdapat 6 orang guru negeri dan 4 orang guru swasta yang mendidik dan mengasuh anak-anak. Kami melaksanakan tugas kami dengan kondisi seperti ini,” tegas Ola Bahy.
Ola Bahy juga mengharapkan agar pemerintah pro aktif mencari solusi membangun sekolah permanen di atas tanah permanen milik Pemda Kabupaten Lembata pada tahun-tahun yang akan datang, karena tanah tempat dimana bangunan SDK I Lewotolok itu “berdiri” masih merupakan tanah pertanian milik desa Amakaka yang mungkin sangat sulit dihibahkan.
“Karena sulit dihibahkan inilah, pihak yayasan dan pemerintah belum bisa membangunnya secara pwermanen. Bangunan sekolah ini masih darurat, sebagian berdinding keneka, bagian lain setengah tembok,”tegas Ola Bahy.
Dari Lewotolok Tim Kunker DPRD menyurusi jalur Trans Ile Ape menuju Tokojaeng, Tokan Lotapito Ile Ape Timur untuk melihat dari dekat kondisi fisik bangunan SMP Negeri I Ile Ape Timur. SMP yang semula bernama SMP SATAP Tokojaeng ini dibangun tahun 2006 dengan dana Block Grand, yang saat ini seluruh konstruksi bangunannya rusak berat. Sejak dibangun SMP yang terletak di jalur Timur menuju Desa Baolangu ini pernah mendapat sentuhan DAK tahun 2007 sehingga lima ruang diantaranya terlihat masih sedikit lebih baik termasuk juga 3 ruang kelas lain yang dibiaya dengan DAK tahun 2009 .
Tim Kunker dalam dialog singkat dengan wakil kepala sekolah memberikan apresiasi kepada 7 orang guru negeri dan 7 orang guru swasta yang sangat intens menjalankan profesinya mendidik 150 orang murid meski sebagian dari fisik gedung sudah mulai tua dan rusak parah.
Mungkin karena sudah berumur, kerusakan gedung itu terlihat jelas pada plafon ruangan yang mulai hancur, lantai yang pecah dan berserakan, kamar mandi WC yang rusak dan tidak terus serta pintu ruang kelas hancur berserakan yang memicu Wakil Kepala SMPN 1 Ile Ape Timur mengharapkan bantuan DPRD Lembata secara lembaga untuk bisa menyuarakan ke Dinas PKO agar SMPN 1 Ile Ape Timur mendapat perhatian atau bantuan pada kesempatan sidang dewan ataupun juga kesempatan-kesempatan lain .
Anggota DPRD Lembata Dapil II Alex Arakian kepada wakil kepala sekolah mengharapkan agar para guru di sekolah itu tidak boleh “patah arang” untuk terus menjalankan tugas dengan kondisi bangunan yang ada.
“Kami akan segera menyampaikan kepada pemerintah agar segera di perbaiki,”tutur Alek, Selasa, (16/08/22). (Sultan).***
