Politik Lokal bertujuan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, ditandai dengan adanya kewenangan pemerintah tingkat lokal.
Menurut CSIS (2001) politik lokal adalah dinamika institusi-institusi politik di daerah dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaran pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan memfungsikan peran-peran yang di laksanakan oleh masing-masing institusi tersebut.
Kebijakan ini dipandang sangat efektif karena lebih melekat langsung dengan individu dalam masyarakat.
Sistem ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kebijakan pembangunan di daerah masing-masing.
Hal ini akan lebih efektif apabila pemimpin dalam wilayah tersebut memiliki sikap yang transparan dan memberikan kebebasan kepada masyarakat itu sendiri.
Untuk mengantisipasi hal itu maka Demokrasi memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berhak mencalonkan diri, dan memilih kandidat berdasarkan kehendaknya.
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara.
Kebebasan memilih perlu adanya dasar kajian dalam menentukan pilihan sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat dapat tercapai.
Disisi lain konstitusi kita juga memberikan kebebasan kepada Kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, tetapi ada normal-normal yang perlu dipatuhi oleh kandidat itu sendiri.
Dalam ilmu politik di kenal dengan marketing politik dimana setiap kandidat bebas menjual ide-idenya baik dalam bentuk spanduk, kartu dan juga narasi-narasi politik lainnya.
Akan tetapi terkadang para kandidat ini menggunakan kebebasan ini untuk membangun ide-ide yang mengatasnamakan rakyat namun bertujuan untuk mencapai kekuasaan.
Makna politik menurut Plato dan Aristoteles adalah The good life atau usaha untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera, namun kini mengalami pergeseran makna yang hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.
Sering kita temui dalam kampanye politik adanya upaya untuk menjatuhkan lawan politik dengan membangun opini-opini yang berbau isu yang provokatif.
Hal ini menjadi keresahan masyarakat, yang berefek pada perpecahan dalam kelompok sosial, yang kerap kali mengancam tatanan kehidupan masyarakat dalam segi adat-istiadat, tradisi dan budaya tertentu.
Untuk menghindari hal-hal tersebut maka kita dituntut untuk menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, kritis dan rasional.
Pemilih yang rasional berarti memilih dengan dasar visi misi, tak terbawa partai maupun golongan.
Kritis menyikapi, janji politik yang diutarakan tidak ditelan mentah-mentah, cari rasionalitas realisasi janji yang dari kandidat.
Cerdas dan berani menolak yang tidak benar seperti politik uang, dapat membedakan berita hoax, Tidak membawa isu SARA dan Provokatif.
Sasaran utama Pemilih rasional adalah tingkat pengetahuan atau SDM didaerah itu, dan untuk saat ini banyak kaum muda yang memiliki potensi tersebut, baik di dunia pendidikan maupun politik.
Justru saat ini mereka harus menjadi peran utama dalam memberikan edukasi politik yang lebih baik, dan memiliki konsep dasar dalam menentukan kelayakan seseorang pemimpin.
Dalam situasi politik lokal yang Perlu kita lihat adalah teori kepemimpinan, dan teori yang digunakan Teori gaya dan perilaku.
Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan, pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin. Bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut.
Teori ini juga menyebutkan, seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik.
Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari tiga keterampilan utama yang dimiliki oleh individu yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual.
Ketiga ketrampilan tersebut dapat di kembangkan menjadi dasar kajian untuk menentukan pemimpin yang layak yakni :
– Siapa kandidat itu,
– Latar belakangnya,
– Jejak Digitalnya,
– Tingkat Kemasyarakatannya,
– Tingkat Kemapanannya,
– Finansial dalam Pribadi/Rumah tangganya,
– Rencana kerja atau program kerjanya,
– Peluang Realita Program kerjanya,
Dari beberapa kajian tersebut di atas seorang pemilih yang rasional sudah dapat menentukan sosok kandidat yang layak menjadi pemimpin.
Mungkin tidak sepenuhnya kriteria itu menjamin seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin yang terbaik tetapi mengantisipasi yang terburuk berkuasa,
Sehingga kata, Frans Magnis Suseno ; “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi mencegah yang terburuk berkuasa”.
Ini hanya sebagai sebuah referensi untuk kita semua bisa menentukan arah masa depan pembangunan daerah kita kedepannya.
Semoga kita semua termasuk salam dalam kelompok pemilih yang cerdas, kritis dan rasional.
Sukabi, 09 April 2023
Penulis: Aris Tethun
