Labuan bajo, HRC- Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Kamis malam (14/9).
Dalam acara yang dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto, Pj. Gubernur Ayodhia menyampaikan beberapa persoalan terkait pertanahan di NTT, antara lain tanah yang kekurangan riwayat aktual untuk klaim, ganda sertifikat, dan selisih pendapat dengan masyarakat adat.
“Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menfasilitasi pembuatan tanah yang otentik sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan integritas dan komitmen terhadap kode etik organisasi,” kata Ayodhia dalam sambutannya.
Menurut Ayodihia, seturut pengalamannya saat menjadi Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, tanah adalah aset yang sangat berharga.
“Pembebasan lahan umumnya menjadi bottleneck (sumber masalah, red) yang penyelesaiannya membutuhkan banyak waktu. Bahkan tak jarang terjadi konflik dengan masyarakat berkaitan dengan status tanah. Hal ini tentu butuh pendekatan khusus,” jelas Ayodhia.
Selanjutnya, Ayodhia berharap agar para peserta Rakernas IPPAT dari seluruh Indonesia dapat menikmati keindahan Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya serta berbelanja UMKM masyarakat untuk dijadikan cendera mata.
“Terima kasih atas kepercayaannya untuk jadikan Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas. Selamat mengeksplor Labuan Bajo dan destinasi wisata sekitarnya seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pink Beach. Selamat berbelanja produk UMKM masyarakat NTT yang dapat dijadikan cindera mata untuk keluarga dan kenalan,” pungkas Ayodhia.
_Menteri ATR /Kepala BPN Buka Rakernas III IPPAT_
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto secara resmi membuka Rakernas III IPPAT yang dirangkai dalam acara Gala Dinner di Hotel Jayakarta.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Hadi Tjahjanto menyampaikan pesan Presiden Joko Wododo agar PPAT dapat menjadi mitra kerja BPN dalam memberikan layanan dan program pertanahan optimal kepada masyarakat.
“Sebagai mitra, kita harus tetap bekerja dengan detail, cepat dan turun langsung ke lapangan, sehingga permasalahan yang ada cepat terselesaikan. Saya berharap PPAT menjadi garda terdepan untuk berikan sosialisai dan edukasi sehingga program dan layanan pertanahan dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia,” pesan Presiden yang dibacakan Menteri Hadi.
Lebih lanjut Menteri Hadi menjelaskan sesuai dengan terget yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi 126 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dan sampai dengan September 2023, sudah dilakukan PTSL untuk 106,2 juta bidang tanah.
“Pada tahun 2017, Bapak Presiden melakukan pengecekan di Kementerian ATR/BPN di mana terdapat 46 juta tanah yang sudah diselesaikan dari target 126 juta bidang tanah. Artinya, masih terdapat kekurangan 80 juta bidang tanah. Dengan diselesaikannya 106 juta ini, berarti dari tahun 2017 sampai sekarang, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 60 juta PTSL bidang tanah,” kata Menteri Hadi.
Dijelaskan Menteri Hadi, target ini adalah pekerjaan extraordinary dari program yang revolusioner yang tidak akan berhasil tanpa dukungan mitra kerja yang sangat dekat yakni PPAT.
“Hampir 63 persen pekerjaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berhasil tanpa dukungan PPAT. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan ini. Tahun 2017-2023, *_economic value added_* dari sertifikat tanah di seluruh Indonesia mencapai 5.799 triliun rupiah lewat hak tanggungan. Artinya, PPAT juga turut berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Hadi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hadi mengungkapkan, sebaran PPAT di Indonesia masih tidak merata. Masih banyak yang pilih menetap di pulau Jawa.
“Masyarakat di sini juga masih butuh banyak PPAT. Seandainya seluruh tanah sudah terdaftar lengkap, maka masyarakat dapat meningkatkan perekonomian, modalnya dari hak tanggungan atas sertifikat. Saya yakin dari 514 Kabupaten/Kota, masih banyak juta yang kekurangan PPAT. Kalau mau memajukan perekonomian Indonesia, sebarkan PPAT secara merata. Selain itu saya juga minta IPPAT untuk terus lakukan pelatihan kode etik kepada para anggotanya,” pungkas Menteri Hadi.
Adapun, pada kesempatan tersebut, Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap meluncurkan buku Pedoman Pembuatan Akta-Akta PPAT.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, pejabat pimpinan tingggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, Bupati Manggarai Barat, Majelis Kehormatan dan Dewan Pakar IPPAT, pengurus IPPAT Pusat, pengurus IPPAT Wilayah dari seluruh Provinsi se-Indonesia, Pengurus IPPAT daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Undangan lainnya.(AP) *
