Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, S, Sos
Lembata, HRC- ‘Kita mesti ingat, uang ini kita pakai pinjam dan beban bagi daerah’. DPRD Kabupaten Lembata mengirim sinyal pengawasan politis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata untuk secara proaktif dan tidak boleh main-main dalam melakukan pengawasan tehknis terkait pekerjaan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] sebab uang itu merupakan pinjaman daerah sekaligus beban bagi daerah’.
Sinyal yang sama juga dikirim lembaga terhormat kepada pihak ke III untuk memperhatikan kontrak kerjasama menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022 untuk tidak merugikan daerah, termasuk kualitas dan mutu pekerjannya. Jangan sampai yang terjadi hanya bisa mencari keuntungan. ‘Kita mesti ingat, uang ini kita pakai pinjam dan beban bagi daerah’.
Jaga kualitas pekerjaan supaya tidak mengecewakan masyarakat. Jaga mutu pekerjaan supaya tidak merugikan keuangan negara. Harus tepat waktu sesuai kontrak kerja agar bisa dinikmati masyarakat demi meningkatkan taraf hidupnya masyarakat Lembata.
Sinyal dari lembaga ini dapat diterjemahkan secara harafiah bahwa DPRD Lembata sedang memberikan pertanyaan retoris bukan saja tentang kabar Pemda Lembata termasuk Pengguna Anggaran tetapi juga tentang kabar PEN termasuk di dalamnya kontraktor pelaksana.
Ruang berukuran besar itu sangat sejuk, berada di lantai I gedung Peten Ina, Jln. Trans Lembata. Di situlah tempat kerjanya. Sejenak nuansa humanis komunikatif terjalin saat berinteraksi.
Dari ruang itulah sang Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, S, Sos mengirim pesan kepada sejumlah pihak agar bertanggung jawab secara moril dan materiil terhadap pekerjaan infrastruktur jalan yang dibiayai dari dana pinjaman PEN.
Baginya pekerjaan PEN harus menjadi tanggungjawab bersama antara Pemda Lembata, DPRD dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat, terlebih penyedia jasa untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang memiliki mimpi agar proyek infratruktur pekerjaan jalan raya dengan produk akhir hotmix ini bisa selesai tepat waktu, bermutu dan berkualitas.
Menurut Gero, dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, setidaknya para rekanan atau pihak ke III telah memberikan jaminan terhadap hubungan baik Pemda Lembata dengan pihak peminjam yakni PT. SMI dan sudah tentu akan mempermudah proses pencairan keuangan
‘Tetapi kalau saja pekerjaan fisiknya tidak seuai yang diharapkan maka sudah tentu pencairannya akan terhambat,’tuturnya.
Sebagai ketua DPRD, dirinya tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada Pemerinah Daerah Kabupaten Lembata melalui PPK, juga Pengguna anggaran untuk tidak ‘berpangku tangan’ tetapi harus terus melakukan ‘opname’ lapangan secara optimal dengan melakukan pengawasan teknis supaya semua pekerjaan yang dibiaya dari dana PEN selesai dikerjakan tepat waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran sesuai kalender Masehi 2022.
Dan menurut rencana, demikian Gero mengatakan, tahun depan, tahun 2023, Pemda Lembata sudah mulai melakukan pembayaran sekitar 36 milyar pokok dan bunga setiap tahun selama delapan tahun.
‘Saya mita PPK dan pihak-pihak terkait melakukan pengawasan proposional dari aspek tehknis untuk menjaga kualitas pekerjaan, karena biaya infratsruktur PEN ini berasal dari dana pinjaman dan beban bagi daerah yang akan dilakukan pembayaran bunga serta angsuran setiap tahun selama delapan tahun,’tegasnya.
Gero juga mengharapkan agar pekerjaan mayor seperti hotmix tidak boleh dilakukan saat musim karena berdampak pada mutu dan kualitas yang tidak bagus.
‘Saya pikir semua rekanan memahaminya. Sebagai pimpinan DPRD, saya minta optimalkan pekerjaan-pekerjaan minor sembari tetap memperhatikan pekerjaan mayor supaya selesai tepat waktu,’tegasnya, Rabu, 3 Oktober 2022.
Petrus Gero mengatakan, secara politis, DPRD Lembata telah melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasannya melihat dari dekat proses pekerjaan infratruktur dalam kota beberapa pekan terakir ini, tetapi itu belumlah cukup, karena itu DPRD secara lembaga akan memanggil PPK, Pengguna Anggaran, besok 4 Oktober untuk membicarakan hal ini sebagai langkah prokatif DPRD ikut terlibat mendukung penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu, kemudian akan diagendakan dalam BANMUS untuk memantau secara langsung pekerjaan PEN sebelum akhir tahun 2022.
Dirinya berharap, tersebarnya 50 paket pekerjaan hotmix infrastruktur jalan yang menelan dana sekitar Rp. 225 milyar dihampir Sembilan kecamatan, bisa menghasilkan progress dan hasil yang baik supaya ketika Pemda Lembata melakukan pembayaran bunga dan pokok kepada PT. SMI, produk itu bisa dinikmati masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Gero juga mengatakan meskipun tersedia ruang addendum sesuai Pepres Pengadaan Barang dan Jasa, tetapi alangkah baiknya jika Pihak ke III berkonsentrasi untuk menyelsaikan pekerjaan sebelum 15 Desember 2022.
‘Kalau bisa Desember sudah selesai. Jika progressnya di atas 80 persen, pihak ke tiga bersama Pemda akan melakukan addendum waktu pelaksanaan yang terikat dengan Perpres 50 hari kerja. Itu yang kita tidak harapkan.Yang kita harapkan itu tepat waktu,’tegas Gero.[ag]
