LEMBATA-HRC. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT Gabriel Beri Bina mengingatkan KPUD provinsi agar jelimat menetapkan pembagian Dapil sebagai perwujudan demokrasi dan representase yang proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
Jika tidak maka menurutnya akan menjadi cacat demokrasi apabila Jumlah kursi di Dapil NTT VI Flores Timur, Lembata dan Alor kurang dari 8 kursi.
‘Akan juga menjadi cacat demokrasi apabila kursi Dapil NTT VI dialihkan ke Dapil lain,’tegas ketua fraksi partai Gerindra ini
Beri Bina yang saat ini didorong Partai Gerindra maju menjadi calon DPR RI ini mengatakan hal itu belum lama ini di Lewoleba, ibukota kabupaten Lembata mengingat saat ini KPU sedang mengkaji penaataan Dapil DPR dan DPRD yang hasilnya akan ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2023 ini.
Menurut Putra Alor Nusa Kenari ini, Hal yang substansial, bersifat sangat prinsip bahwa penetapan jumlah kursi per-Dapil harus benar benar memperhatikan jumlah penduduk di masing-masing Dapil. 
‘Kursi-kursi di Dapil adalah Simbol Keterwakilan Wilayah pada Lembaga Perwakilan Rakyat. Dan keterwakilan (representasi) itu sendiri adalah elemen terpenting dari demokrasi. Jangan sampai terjadi cacat demokrasi jika kursi di satu daerah pemilihan dialihkan ke daerah pemilihan lain,’tegasnya.
Dan di NTT, menurut Gabriel Beri Bina yang telah tiga periode menjadi anggota DPRD NTT itu bahwa KPUD NTT sudah menghitung bahwa Dapil NTT VI yang meliputi kabupaten Flores Timur, Lembata dan kabupaten Alor seharusnya memiliki keterwakilan sebanyak 8 kursi di DPRD Provinsi NTT.
Karena itulah dirinya meminta agar KPUD harus jelimat menetapkannya sebagai perwujudan demokrasi dan representase yang proporsional berdasarkan Jumlah penduduk. Jika tidak akan menjadi cacat demokrasi apabila Jumlah kursi di Dapil NTT VI Flores Timur, Lembata dan Alor kurang dari 8 kursi. Akan juga menjadi cacat demokrasi apabila kursi Dapil ini dialihkan ke Dapil lain. Hal ini dimaksudkan agar penetapan Dapil di NTT menjadi bagian dari pemenuhan demokrasi tanpa cacat. [bb]
