Oleh Marianus Gaharpung, dosen dan lawyer, Surabaya
Sungguh miris reaksi DPRD Sikka sebagai lembaga wakil rakyat yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan peraturan sektoral lainnya untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah ternyata lemot (lamban).
Mengapa baru sekarang ketika tekanan media dan publik nian tana Alok DPRD mau menunjukkan taringnya membentuk pansus dana BTT T.A 2021?
Kenapa tidak langsung bentuk pansus dari awal ketahuan bahwa perubahan APBD oleh Bupati Sikka dengan Perbup tanpa persetujuan dewan dengan kenaikan yang tidak wajar 294,75 persen?
Apa manfaatnya pansus dana BTT T.A 2021 BPBD dibentuk? Padahal BPK sudah ada temuan dana BTT T.A 2021, 900 juta lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Masalah yang sama juga sudah masuk tahap penyidikan dan tidak lama lagi penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sikka.
Jujur saja berapa lagi biaya digelontorkan untuk kerja pansus termasuk honor anggota pansusnya.
Rekomendasi pansus dana BTT itu nanti mau dikemanakan?
Memang secara normatif Pansus DPRD terhadap dana BTT yang akan dibentuk dengan ketua pansus Simon Subandi akan lebih terarah dan cepat selesai.
Jika hasil pansus nanti diberikan kepada Kejaksaan Negeri Sikka sebagai bentuk dukungan politik hukum juga rasanya tidak ada manfaat lagi jika kerja pansus BTT ini selesai 6 bulan disisi lain kerja.
Penyidik dibatasi oleh waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi :
a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit.
b.90 hari untuk penyidikan perkara sulit
c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.
Dugaan korupsi dana BTT T. A 2021 masuk kategori sangat berat berarti 120 hari atau 4 bulan sedangkan kerja pansus 6 bulan, itu artinya temuan pansus mubahzir alias blangko kosong.
Sebaliknya, jika kerja pansus dinahkodai Simon Subandi dapat selesai dalam tempo 2 bulan dan rapat paripurna DPRD direkomendasikan kepada Kejaksaan.
egari Sikka sebagai suatu temuan hukum berarti sangat bermanfaat. Inipun masih undah undi (tidak pasti).
Atas dasar realita ini, sebagai bentuk keseriusan DPRD Sikka yang merasa ditelikungi oleh Bupati Sikka karena merubah empat kali APBD tanpa minta persetujuan dewan sebaiknya bersama warga nian tana Alok demontrasi secara damai mendesak.
Kejaksaan Negeri Sikka harus berani dan tampa tebang pilih memeriksa oknum oknum yang diduga berada dalam pusaran dana BTT tersebut.
Dan, meminta Kejagung dan Kejati NTT mengawal agar tidak boleh ada oknum pejabat di tingkat pusat mengintervensi proses penyidikan dan penetapan tersangka dugaan korupsi dana BTT T.A 2021, 900 juta lebih di Kantor BPBD Sikka. Semoga! (Icha)***
