Malaka,HRC- Anggota DPRD Kabupaten Malaka yang tersebar diberbaga Fraksi di DPRD kecewa terhadap tanggapan Pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malaka TA 2021 masih mengambang dan tidak tepat sasaran.
DPRD meminta agar Pemerintah dalam memberikan jawaban harus fokus dan didukung data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan.
Dewan minta agar setiap pertanyaan bisa dijawab dengan argumentasi data yang valid agar jelas dan tidak membingungkan.
Hak itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Henry Melki Simu disela Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka, Senin (11/7-2022).
Dikatakannya, terkait urusan belanja modal tahun 2021 yang tidak beres dan dipertanyakan Fraksi-Fraksi DPRD ternyata hanya dijawab Pemerintah dengan kata “akan ditindaklanjuti atau diperhatikan”, ujarnya.
Dewan Henry mengatakan ada beberapa item pertanyaan penting yang seharusnya dijawab Pemeimtah ditunjang data yang akurat.
” Dalam Pemandangan Umum Fraksi meminta Pemerintah untuk menjelaskan terkait denda akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan namun tidak dijawab secara rinci . Harusnya pemerintah menjelaskan secara rinci terkait keterlamabatan waktu penyelesaian pekerjaan berapa lama serta besaran denda yang harus dibayar tidak muncul dalam jawaban pemerintah”
” Pertanyaan Fraksi Partai Nasdem terkait Silpa Rp 93 Miliyard harusnya dijelaskan secara rinci dari kegiatan mana yang tidak terlaksana serta diuraikan per item kegiatan serta jumlah uangnya”
” Saya sangat kecewa karena dalam Pekerjaan Septi tank dan Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Puskesmas Weliman yang belum selesai itu harusnya pemerintah sudah menghitung dan menyampaikan besaran dendanya agar bisa menjawab pertanyaan Fraksi”
” Kita minta kedepannya Pemerintah lebih teliti dan bijaksana dalam menjawab pertanyaan Fraksi. Kita berharap dalam sidang-sidang mendatang dan Pemandangan akhir Fraksi jawaban pemerintah harus cerdas dan sesuai apa yang diminta Dewan”, ujarnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Malaka Sejahtera, Bernadette Luruk Seran,SP dalam kesempatan Paripurna Dewan itu mengatakan hal senada.
” Jawaban Pemerintah dalam Pemandangan Umum Fraksi itu menyimpang dari pertanyaan fraksi- fraksi sehingga terkesan tanya lain jawab lain”
” Pemandangan Umum Fraksi itu merupakan Pernyataan politik dari masing-masing fraksi sehingga harus dijawab sesuai kondisi riil di lapangan, dijawab secara rinci dan tidak gelondongan ”
Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Adrianus Tutu Neno Meta menilai pemerintah belum menjawab secara tuntas pengerjaan 50 unit Sapti tank di Desa Kereana senilai Rp 840 Juta”
“Dalam pansus DPRD diprediksi pekerjaan itu hanya menghabiskan anggaran Rp 60 Juta per unit. Pansus sudah rekomendasi 60 hari supaya diselesaikan tetapi dalam rapat Fraksi ini Pemerintah tidak menjelaskan secara detail terkait tindak lanjutnya”
Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian terkait usul saran anggota Dewan dalam sidang-sidang mendatang. ( Eky Luan)***
