DPRD Meminta Agar Pemerintah Memberikan Jawaban Harus Fokus Dan Di Dukung Data Yang Akurat Agar Dapat Di Pertanggung-jawabkan

oleh -204 Dilihat

Malaka,HRC- Anggota DPRD Kabupaten Malaka yang tersebar diberbaga Fraksi di DPRD kecewa terhadap tanggapan Pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi  DPRD Kabupaten Malaka  terhadap Ranperda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  Kabupaten Malaka TA 2021 masih mengambang dan  tidak tepat sasaran.

DPRD meminta agar Pemerintah dalam memberikan jawaban harus fokus dan  didukung data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan  minta agar setiap pertanyaan bisa dijawab  dengan argumentasi data  yang valid agar jelas dan tidak membingungkan.

Hak itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Henry Melki Simu disela Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka, Senin (11/7-2022).

Dikatakannya, terkait urusan belanja modal  tahun 2021 yang tidak beres dan dipertanyakan  Fraksi-Fraksi DPRD ternyata hanya dijawab Pemerintah dengan kata “akan ditindaklanjuti atau diperhatikan”, ujarnya.

Dewan  Henry mengatakan ada beberapa item pertanyaan penting yang seharusnya dijawab  Pemeimtah ditunjang data yang akurat.

” Dalam Pemandangan Umum Fraksi meminta Pemerintah untuk menjelaskan terkait denda akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan namun tidak dijawab secara rinci . Harusnya pemerintah menjelaskan secara rinci terkait  keterlamabatan waktu penyelesaian pekerjaan berapa lama serta besaran denda yang harus dibayar tidak muncul dalam jawaban pemerintah”

” Pertanyaan Fraksi Partai Nasdem terkait Silpa Rp 93 Miliyard  harusnya dijelaskan secara rinci dari kegiatan mana yang tidak terlaksana  serta diuraikan per item kegiatan serta jumlah uangnya”

” Saya sangat kecewa karena dalam Pekerjaan Septi tank dan Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati  dan Puskesmas Weliman  yang belum selesai itu harusnya pemerintah  sudah menghitung dan menyampaikan  besaran dendanya agar bisa menjawab pertanyaan Fraksi”

” Kita minta kedepannya Pemerintah lebih teliti dan bijaksana dalam menjawab pertanyaan Fraksi. Kita berharap dalam sidang-sidang mendatang dan Pemandangan akhir Fraksi  jawaban pemerintah harus cerdas dan sesuai apa yang diminta Dewan”, ujarnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Malaka Sejahtera, Bernadette Luruk Seran,SP dalam kesempatan Paripurna Dewan itu mengatakan hal senada.

” Jawaban Pemerintah dalam Pemandangan Umum Fraksi itu  menyimpang dari pertanyaan fraksi- fraksi sehingga terkesan tanya lain jawab lain”

” Pemandangan Umum Fraksi itu merupakan  Pernyataan politik dari masing-masing  fraksi  sehingga harus  dijawab sesuai kondisi riil di lapangan,  dijawab secara  rinci dan tidak gelondongan ”

Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Adrianus Tutu Neno Meta   menilai pemerintah belum menjawab secara tuntas pengerjaan 50 unit Sapti tank di Desa Kereana senilai Rp   840 Juta”

“Dalam pansus DPRD diprediksi pekerjaan itu hanya menghabiskan anggaran Rp 60 Juta per  unit.  Pansus sudah rekomendasi 60 hari supaya diselesaikan tetapi dalam rapat Fraksi ini Pemerintah tidak menjelaskan secara detail  terkait tindak lanjutnya”

Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian terkait usul saran anggota Dewan dalam sidang-sidang mendatang. ( Eky Luan)***

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

No More Posts Available.

No more pages to load.