Lembata,HRC- Inilah 7 Rekomendasi Diaspora Untuk Pemerintah Kabupaten Lembata Warga Diaspora Lembata benar-benar memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke 23 Otonomi Lembata dengan menggelar sejumlah kegiatan. Sehari sebelumnya, warga diaspora yang terdiri dari Anggota DPR RI Dapil Papua H. Sulaeman L. Hamzah, Yoseph Yapi Taun, Goris Lewoleba, Tomas Ataladjar, Yeri Sabaleku, Heri Tana Tawa dan Matias Ladopurab menghadiri upacara peringatan HUT OTDA Lembata ke 23 di Kantor Bupati Lembata, setelah itu juga menghadiri seminar sehari bertepatan dengan peluncuran buku “Lembata Dalam Pergumulan Sejarah dan Perjuangan Otonominya”,
Dan hari ini, Kamis (13/10), bertepat di aula Kantor Bupati Lembata, diadakan Pertemuan Brainstorming antara Diaspora Lembata dengan Pemerintah Daerah Lembata yang menghadirkan 5 pemateri diantaranya Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Papua H. Sulaeman L. Hamzah, Guru Besar Ilmu Komunikasi Budaya Universitas Nusa Cendana Kupang Prof. Dr. Alo Liliweri, MS., Dosen Senior Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., Asisten II, Ambrosius Wurin Leyn, Asisten III Mans Dai dan moderator Dr. Goris Lembata.
Dalam Pertemuan Brainstorming antara Diaspora Lembata dengan Pemerintah Daerah Lembata itu berhasil dirumuskan Rekomendasi sebagai berikut :
1). Program Pembangunan untuk Kesejahteraaan Masyarakat Lembata hendaknya memberikan prioritas dalam Bidang Pertanian dan Perikanan serta Energi dan Sumberdaya Alam di Lembata.
2). Pelaksanaan Pembangunan di Lembata hendaknya ditopang dengan Suport Data yang didukung oleh Kinerja Birokrasi ASN (Aparat Sipil Negara) yang bertanggung jawab, dengan tidak berorientasi pada prinsip ABS (Asal Bapak Senang)
3). Pelaksanaan Pembangunan SDM (Sumber Daya Manuaia) di Lembata hendaknya mengedepankan dan menetapkan Mulok (Muatan Lokal) sebagai Sumber Nilai dan Inspirasi Moral bagi Generasi Muda Lembata.
4). Pemerintah Lembata hendaknya bersikap terbuka terhadap Investasi dari luar untuk membangun Lembata, sembari memberikan kesempatan kepada Pengusaha Lokal untuk bertumbuh dan berkenbang di Lembata.
5). Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Lembata, maka diperlukan Re Design Blue Print Pembangunan Lembata melalui Konsultasi Publik.
6). Dalam penerapan Progran Pembangunan Lembata, diperlukan komunikasi yang terbuka di Lingkungan Birokrasi Pemerinrahan untuk menghindari Distorsi Implementasi Kebijakan Pembangunan
7. Untuk dapat menghimpun kekuatan ide dan gagasan dalam membangun Lembata, maka diperlukan pertemuan Diaspora Lembata dengan Pemerintah Lembata secara berkala, minimal sekali setahun
Rekomendasi ini akan diteruskan ke DPRD Kabupaten Lembata untuk mendapatkan keputusan politik yang bakal menjadi pijakan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya.
Pertemuan ituselain dihadiri ASN Kabupaten Lembata juga para kepala desa se Lembata. (aligeroda)
