Lewoleba,HRC- Hubungan antara Penjabat Bupati Lembata dengan DPRD Lembata “memanas” akhir-akhir ini. Statmen Marsianus Djawa di Pelabuhan Laut Lewoleba, terkait pelabuhan laut Lewoleba usai tabur Bunga seakan menabuh genderang, menabur angin di tengah badai, namun DPRD Lembata “enjoi” dan tidak ingin terlibat tarian “perang”, meski genderang itu gemerincik mengalun, bahkan DPRD Lembata dalam seluruh dinamika politiknya berkeinginan agar seluruh elemen tanah ini harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif semata untuk kepentingan rakyat di daerah ini.
“Jangan keras kepala”, inilah ungkapan Marsianus Djawa tanggal 17 Agustus 2022 di Pelabuhan Laut Lewoleba seusai tabur Bunga, yang kemudian dibalas Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata G. Fransiskus “jangan menabur angin di tengah badai”, situasi ini sempat panas.
Dikalangan DPRD Lembata, “Jangan keras kepala” menjadi trending topik bahkan menjadi perdebatan serius di group internal DPRD. Tetapi hanyalah Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata G. Fransiskus Langobelen yang berani “berpantun” dengan Marsianus Djawa.
Menurut Gewura, penjabat bupati Lembata Marsianus Djawa sedang menabur angin di tengah badai.
“Jangan keras Kepala. Pelabuhan Laut merupakan pintu masuk masyarakat Lembata. Kita tidak punya dana untuk memperbaiki dermaga ini. Pemerintah akan mendorong secepatnya menyerahkan pelabuhan ini kepada pemerintah pusat,” kutip Gewura mengulangi pernyataan Djawa .
Menurut Gewura statmen ini seakan membuka “gendrang perang” antar lembaga. Menurutnya, pemerintah dan DPRD Lembata sampai hari belum sepakat untuk menyerahkan Pelabuhan Laut Lewoleba ke pemerintah pusat .
Mantan Camat Nubatukan ini meriwayatkan, sejak jaman Bupati Ande Duli Manuk maupun Bupati Eliazer Yantje Sunur, pelabuhan laut Lewoleba ini direncanakan untuk diserahkan kepada pemerintah pusat setelah terlebih dahulu dipetahkan secara baik agar tidak semua area pelabuhan menjadi milik pemerintah pusat. Penyerahan ke pemerintah pusat itu juga menurut putra Nubatukan ini agar bisa mengakomodir tenaga kerja local dari sisi bisnis agar ada geliat usaha local.
.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak. Ande dan Pak Yantje, keudanya mempertimbangkan secara bijak bagian mana yang diserahkan kepada pemerintah pusat, dan bagian mana yang perlu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lembata,”tegas G. Fransiskus.
Berbeda dengan Dr . Thomas Ola Langoday, SE, Msi. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Lembata ini, ketika Bupati Sunur meninggal, dalam kapasitasnya selaku penjabat Bupati Lembata Dr . Thomas tertanggal 19 Agustus 2021, membuat surat kesanggupan Penyerahan pelabuhan Laut Lewoleba Nomor : BU .550. / 1887/ DISHUB / VIII / 2021, dimana di dalam surat itu menyatakan bahwa seluruh aset dan tanah pelabuhan laut Lewoleba diserahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementrian perhubungan.
“Ini adalah sebuah keberanian konyol yang menuai pro kontra dikalangan masyarakat, teristimewa DPRD yang merupakan representasi masyarakat yang tidak di libatkan dalam proses dimaksud,” tegas Gewura.
Selanjutnya G. Fransikus mengatakan arogansi kewenangan ditampilkan begitu mendapat kepercayaan ketika Bupati Yantye dipanggil Tuhan.
“SK Penjabat saat itu masih basa dan belum kering tetapi langsung mengukir prestasi yang membanggakan tetapi menuai polemik beragam,” tutur Gewura Fransiskus heran.
“Konon langkah ini sangat tidak prosedural maka menjadi perdebatan panjang di ruang Peten Ina. Hingga kini masi di cari solusi untuk mendapat kepastian pengelolaan pelabuhan di maksud,” tuturnya menambahkan.
Menurut Langobelen, Penjabat Bupati Lembata Marsianus Djawa pernah melakukan langkah bijak berkomunikasi dengan DPRD Lembata bertajuk rapat kerja beberapa waktu lalu dan berjanji untuk melakukan penelusuran kembali hak pelabuhan laut Lewoleba, teristimewa luas dan cakupan untuk mendapat kepastian .
“Juga untuk mempelajari master plan dari kementrian Perhubungan agar dapat dipastikan, apakah diserahkan seluruhnya atau sebagian, mengingat sebagian besar aset yang ada di pelabuhan itu terdata sebagai aset Pemda,”tegas Gewura.
Disamping itu menurut Gewura, pelabuhan laut Lewoleba yang berfungsi ganda selain sebagai pelabuhan bongkar muat juga pelabuhan penumpang itu juga memasok 3 miliar lebih PAD Kabuten Lembata sesuai target pengelolaan pelabuhan laut.
“Jika pelabuhan ini diserahkan ke pemerintah pusat, bagaimana solusinya, sementara taksasi aset yang dimiliki pemerintah daerah kurang lebih 5 M,”tanya Gewura.
Karena itu Gewura Fransiskus mengharapkan agar semua pihak hendaknya membangun komunikasi persuasive, terutama ditingkat eksekutif dan legislative demi kesepakatan yang bermuara kepada kepentingan masyarakat, tidak boleh mengedepankan arogansi kewenangan dan tidak juga menciptakan statmen liar debatable.
“Kita boleh berambisi mengukir prestasi tetapi tidak boleh merenggangkan hubungan kemitraan antara eksekutif dan Legislatif karena perjalan panjang mengurus daerah ini. Kita musti menciptakan kondisi yang kondusif agar segala sesuatu yang kita jalan kan semata mata untuk kepentingan rakyat di daerah ini,”harap Gewura .
Politisi PDI Perjuangan ini secara konkrit menyarankan jika nanti pelabuhan laut Lewoleba tetap diserahkan kepemerintah pusat harus dilakukan secara bertahap, pertama dimulai dari gerbang masuk melalui akses ke dermaga ke arah barat sampai di batas pelabuhan dengan area harnus, jalan raya ke ara Utara ( laut ), berikutnya baru area bagian selatan setelah dilakukan pemetaan ulang, penjajakan alas hak dan juga mempelajari master plan pihak Kementrian Perhubungan, selanjutnya dikaji secara komprehensif dan detail, baru didiskusikan untuk diserahkan ketika mendapat kata sepakat antara pemerintah dan DPRD. (sabatani).***
