Kupang,HRC- Kemerdekaan diartikan sebagai satu suasana kehidupan tanpa tekanan dari pihak lain ataupun sebaliknya kemerdekaan menunjukkan inti hakiki dari sesuatu atau seseorang baik secara pribadi maupun secara kolektif.
17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) pada moment ini seluruh rakyat Indonesia mengenang kembali peristiwa belenggunya bangsa ini dari penjajah selain itu yang menjadi hal fundamental adalah menjadi momentum untuk mengukur kemajuan Negara ini dari tahun ke tahun.
Sebagai rakyat Indonesia yang baik dituntut untuk memaknai kemerdekaan sebagai satu kesempatan emas yang harus diisi dengan karya-karya nyata dalam membangun diri maupun membangun negeri ini.
Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh,MT menjawab media ini terkait pemaknaan hari kemerdekan RI yang ke -76 tahun tidak lain dirinya mengatakan sebagai seorang ASN yang secara khusus bekerja dibidang keuangan tentunya memaknai hari kemerdekaan dari segi penggelolaan keuangan daerah.
Menurut Benhard bahwa selama ini hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat untuk itu sudah saatnya setiap daerah berjuang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga sedapat mungkin meminimalisir transfer pusat selain itu harus adanya distribusi keuangan secara adil pada seluruh provinsi kabuaten/kota di Indonesia.
“Bagi saya yang bekerja dibidang keuangan tentunya memaknai kemerdekaan sebagai satu bentuk aktualisasi diri secara efektif dibidang pelayanan keuangan daerah”ungkap Benhard.
Lanjut Benhard bahwa khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur dimana ditargetkan tahun 2022 dan paling lambat 2023 sudah seluruh daerah 22 kabupaten/kota harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan saat ini sudah 18 kabupaten/kota yang telah memperoleh opini WTP.
Ditempat terpisah di ruang kerja kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Prov.NTT,Drs.Marsianus Jawa,M.Si kepada media ini mengatakan sebagai seorang pejabat kepala dinas harus bekerja extra di luar dari kebiasaan yang ditentukan.
“Kita harus bekerja secara maksimal di luar dari kebiasaan. Selama ini orang beranggapan bahwa mengurus ijin usaha itu berbelit sehingga saatnya untuk memberikan pelayanan secara prima. Kalau hanya butuh satu jam ijinya dikeluarkan maka itu yang harus kita lakukan”tegas Marsianus.
Marsianus menambahkan bahwa memberikan diri secara utuh dalam pelayanan merupakan satu penghayatan yang sangat mendalam akan makna kemerdekaan. “Melayani secara utuh adalah cara tepat dalam memaknai kemerdekaan”Tutur Marsianus.(Frengco/Eshy)*
