Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Alexon.Lumba, SH, M.Si
Kupang, HRC-Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah(BPAD) Nusa Tenggara Timur, Alexon Lumba mengapresiasi kinerja 22 UPTD Pendapatan Daerah NTT di kabupaten /kota yang sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dan cukup baik.
Apresiasi itu terkait realisasi pendapatan dari realisasi penerimaan pajak 2022 mencapai Rp1.108.448.576.959 dari target Rp1.500.336.835.366.
“Hasil itu merupakan realisasi pendapatan daerah dari Lima sumber pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tersebut sebesar 73 persen per kondisi 30 Desember 2022, dari total target yang ditetapkan selama Tahun Anggaran 2022. Saya menyampaikan apresiasi kepada reman teman dilapangan, yang sudah bekerja keras, melakukan inovasi, terobosan dan terus berkoordinasi denganUPTD Penda NTT di 22 kabupaten/kota,” ujar Alexon Lumba di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTT – Kupang, Jumat 30 Desember 2022.
Alex Lumba saat memberikan keterangan didampingi Sekretaris BPAD NTT, Drs.Flory Napal dan Kabid Pendapatan Satu, Ronal Amapiran.
Kesuksesan itu menurut Alex Lumba, demikian Alexon Lumba biasa disapa tidak terlepas dari koordinasi BPAD NTT dengan 22 UPTD Pendapatan Daerah NTT di seluruh kabupaten dan kota dan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta semua stake holder di antaranya, Dirlantas Polda NTT, Kepala Jasa Raharja Provinsi NTT dan semua instansi terkait.
Koordinasi itu kata Alex untuk mendorong dan mengadvokasi pelbagai kegiatan dan inovasi demi peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, yang bersumber dari Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
![](https://www.hakrakyat.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230101-WA0024-e1672569920117-1.jpg)
“Hasil yang dicapai tersebut, merupakan hasil kerja keras baik Inovasi, terobosan, pendekatan, baik dengan Pemerintah Kabupaten Kota dan stake holder dalam hal ini, Dirlantas Polda NTT, Para Bupati/Walikota, Kapolres, Kapolsek, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat wajib pajak di seluruh Kabupaten dan Kota,” ungkapnya.
Kendati demikian, pendekatan pelayanan yang diberikan tetap mengedepankan kearifan lokal dan budaya di setiap Kabupaten Kota, dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT,.Drs. Flory Napal,MM, saat diminta komentarnya mengatakan bahwa, hal tersebut, tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan juga perhatian dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, beserta seluruh Stake holder di seluruh Kabupaten, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan terlebih khususnya masyarakat dan lembaga Wajib pajak di Kabupaten Kota.
![](https://www.hakrakyat.com/wp-content/uploads/2023/01/8c4915926d77b1e6accb26f0532c2b66-1.jpg)
Oleh karena itu, atas Nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT, kiranya kerja sama dan dukungan tetap dan terus berlanjut di Tahun 2023, sehingga dengan Peningkatan PAD NTT, akan berdampak pada alokasi bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, selaras dengan program NTT Bangkit, NTT Sejahtera.