Lembata,HRC- Wakil Ketua DPRD Lembata, Langobelen Gewura Fransiskus menggelar reses masa siding II Tahun 2022, di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Minggu (24/07/2022), dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari RW 12 , RT 36,37 dan RT 38. Tampak masyarakat yang hadir sangat antusias dan partsipatif dalam menyampaikan aspirasi.
Langobelen Gewura Fransiskus yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Lembata periode kedua ini dihadapan forum reses mengatakan, reses merupakan agenda resmi DPRD yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat untuk kemudian melalui lembaga DPRD Kabupaten Lembata disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata demi menentukan arah kebijakan pembangunan.
Forum reses itu di manfaatkan warga menyampaikan puluhan aspirasi. Maksi FA tokoh masyarakat setempat menyampaikan harapan agar pemerintah tidak diskriminatif membangun lorong – lorong dalam kota Lewoleba terutama lorong di RT 36, 37 , 39 sangat parah, juga perbaikan drainase di jalur jalan depan rumahnya. Dia mengusulkan agar ke depan pemerintah perlu memikirkan untuk membangun infratruktur jalan dalam bentuk “paket” seperti membangun badan jalan berpaketan dengan trotoar maupun drainase.
“Seluruh jalan yang mengelilingi komplek pemukiman warga RT. 36, 37 dan 39 justru sampai saat ini belum ada peningkatan pengaspalan sama sekali. Padahal pemukiman ini sudah cukup ramai penduduk. Jika musim hujan tiba, lorong-lorong dalam wilayah ini tidak bisa dilintasi . Sepada motor dititip pada halaman rumah orang karena genangan air atau banjir yang sangat tinggi . Semoga bisa segera diperhatikan,”harap Maksi.
Maksi FA juga menyoroti ketidak seriusan pemerintah dalam menjaga dan mengurus kepastian kepemilikan tanah Duang yang terletak di depan rumah Haji Sarabiti, Wangatoa-Kelurahan Selandoro. Menurutnya, jika tidak dipastikan secara legitimate legalitasnya, suatu saat status tanah itu bisa ‘bermasalah’, bisa juga terjadi klaim kepemilikan.
Helena Lone warga lainnya menyoroti bantuan PKH yang masih terkesan tebang pilih, bahkan tidak mengakomodir warga yang benar-benar membutuhkan. Dia menyesal, rumahnya pernah didatangi petugas pendamping PKH dan pernah difoto namun sampai sekarang tidak mendapatkan bantuan.
“Saya menyesal bukan saja karena tidak mendapatkan bantuan tetapi juga karena petugas PKH sudah capai lelah datang foto rumah saya. Jangan-jangan petugas itu abal-abalan,’Tegas Lone.
Demikian juga dengan bantuan perumahan layak huni, menurut Helena Lone, kadangkala bantuan itu tidak tepat sasaran, tidak mengakomodir kebutuhan warga yang benar-benar membutuhkan.
“Ada kepala keluarga yang mampu tetapi diberi bantuan. Sementara ada lain yang rumahnya tidak memenuhi syarat dan tidak layak huni tidak mendapat bantuan. Ke depan, cobalah pemerintah mengaturnya secara bijaksana agar tidak terjadi ketimpangan lagi,”harap Lone
Goris Making, warga Selandoro Selatan menyoroti bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa agar diperuntukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tak mampu.
“Saya harap agar Pemerintah Kabupaten Lembata ketika memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak di perguruan tinggi janganlah diskirimatif, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tak mampu, tolonglah diperhatikan,” tuturnya.
Goris Making juga meyoroti kondisi fisik pelabuhan yang sudah mulai mengalami kerusakan. Menurutnya, pelabuhan laut Lewoleba sebaiknya segera diserahkan ke pihak Kementrian Perhubungan agar secepatnya diperbaiki dan mendapatkan perwatan secara kontinyu setiap tahun.
Karolus Kopong warga RT. 36 mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Lembata bisa melakukan intervensi agar masyarakat boleh menikmati air minum bersih dari PDAM baik.
“Kami sangat kesulitan mendapatkan air minum dari PDAM. Ada pipa tetapi air kadang tidak keluar. Tolong diperhatikan,” tegas Karolus.
Terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan warga Selandoro, Langobelen Gewura Fransiskus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan untuk diperjuangkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata agar diakomodir dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. (Sultan)***
